PAI NON PNS bersama Gugus Tugas Covid-19 Kec. Lambu Kibang melakukan monitoring ke 9 sekolah tingkat SLTP dan SLTA

Tubaba ( Humas )— Senin, 13 Juli 2020 PAI NON PNS KUA Lambu Kibang bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kec. Lambu Kibang yang terdiri dari Puskesmas, KUA, Polsek dan Danramil, melakukan monitoring ke 9 sekolah tingkat SLTP dan SLTA se Kec. Lambu Kibang baik Swasta maupun Negeri, Ke sembilan Sekolah itu diantaranya SMA N 1, SMK Muhammadiyah, SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, SMP Islam Nurul Hidayah, MTs dan MA Bahrul Ulum.

Dok. Humas Kemenag Tubaba

Semua itu sejalan dengan Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan lampu hijau bagi sekolah di wilayah hijau untuk melakukan kegiatan tatap muka antara guru dengan siswa. Namun ada syarat ketat yang harus dilaksanakan oleh sekolah di zona hijau yakni tidak ada kasus positif infeksi virus corona di wilayah tersebut. Selain itu pembelajaran tatap muka juga dilangsungkan secara bertahap.

Bacaan Lainnya
Dok. Humas Kemenag Tubaba

Gugus Tugas menjelaskan, proses pembelajaran di sekolah harus mengikuti protokol kesehatan pencegahan virus corona Covid-19, dengan melakukan persiapan dan pengecekan apakah sekolah tersebut telah memenuhi standar kesiapan pembelajaran tatap muka

Dok. Humas Kemenag Tubaba

Pembukaan sekolah juga harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat pembelajaraan tatap muka sangat memperhatikan kesehatan dan keamanan warga komunitas sekolah. Di samping itu, orang tua atau wali murid harus memeriksa kesiapan kesehatan anak-anak. 

Dok. Humas Kemenag Tubaba

Sekolah tetap harus mampu penuhi semua daftar periksa, dan siap pembelajaran tatap muka,” Menurut Gugus Tugas beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah sebelum melakukan kegiatan tatap muka adalah Pertama, harus menyediakan sarana sanitasi seperti, toilet bersih, tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan desinfektan. Kedua, tersedia akses fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga, siap menerapkan area wajib masker di sekolah. Keempat, memiliki alat pengukur panas untuk mengetahui suhu tubuh warga sekolah. Kelima, mampu memetakan warga sekolah yang tidak boleh melakukan kegiatan di sekolah, yaitu, yang memiliki kondisi medis penyerta, atau komorbid. Kemudian, yang tidak memiliki akses transportasi yang menerapkan jaga jarak. Keenam, membuat kesepakatan bersama komite sekolah untuk memulai pembelajaran tatap muka, dan tentunya orang tua harus menyetujui pembelajaran tatap muka.(Fadilah)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *